• Dinkes Aceh Kerahkan Ratusan Tenaga Medis Tangani Dampak Banjir

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan bergerak merespon bencana banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh sejak akhir November 2025. Sejak tanda-tanda awal bencana terdeteksi, jajaran kesehatan langsung disiagakan hingga ke pelosok daerah terdampak.

• Mawardi Nur Kerahkan Seluruh Resource PT PEMA Untuk Salurkan Bantuan Bencana Banjir di Aceh

DIALEKSIS.COM | Aceh - PT. PEMA memberikan bantuan sebesar lebih dari 30 Ton sembako yang terdiri beras, indomie dan kebutuhan pokok lainnya telah didistribusi di tiap titik lokasi bencana. 

• HIMPSI Aceh Bantu Mahasiswa Terdampak Bencana

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Aceh mulai menyalurkan bantuan darurat bagi mahasiswa psikologi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah Aceh. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa dari berbagai kampus UIN Ar-Raniry, IAIN Langsa, Universitas Malikussaleh, Universitas Syiah Kuala, hingga Universitas Muhammadiyah Aceh yang ikut merasakan dampak langsung dari bencana tersebut.

• Imam FPI Aceh Kritik Lambannya Penanganan Bencana, Minta Ditetapkan Bencana Nasional

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Imam Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Tgk. Muslem At Thahiri, menyampaikan prihatin atas dampak banjir besar yang melanda hampir sepertiga wilayah Aceh.

• Aceh Besar Salurkan 197 Ton Bantuan Lewat "Tol Laut" ke Kuala Langsa

DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melepaskan 197 Ton bantuan masyarakat Aceh Besar untuk 3 daerah terdampak banjir dan longsor lewat Laut dari pelabuhan Ulee Lheu yang akan mendarat di Kuala Langsa.

• Saleh Nilai Desakan Nonaktifkan Bupati Aceh Selatan Tidak Berdasar Hukum

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik mengenai desakan agar Bupati Aceh Selatan dinonaktifkan mendapat respons tegas dari Dr. H. M. Saleh, M.Si, mantan Anggota DPRA dan Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh. Saleh menilai tudingan yang diarahkan kepada bupati tidak memenuhi unsur hukum maupun etika politik yang dapat dijadikan dasar pemberhentian.